🍆 Biaya Pengurusan Izin Usaha Pertambangan

Partnerkitasiap mengurus izin sektoral mulai dari SIUJK, SBU, SKA, SKT, ISO, Perizinan Disnaker, Izin Edar, BPOM, Sertifkasi Halal hingga Pembuatan Akun OSS & NIB Urus Perizinan Jadi Mudah Apa yang Anda pikirkan ketika mau mengurus perizinan? Ribet? Susah? prosesnya berliku dan makan waktu? TenangApapun kebutuhan bisnis Anda, Advisena siap membantu agar jadi Biayapengurusan izin limbah cair; Jika terjadi perluasan kegiatan usaha, kapasitas kegiatan sudah tidak sesuai dengan Izin Pembuangan Limbah Cair atau IPLC sebelumnya maka harus mengajukan permohonan baru. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 113 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan atau Kegiatan Pertambangan 2 Syarat Formal. Memiliki Akta Notaris yang dibuat dengan menggunakan Bahasa Indonesia. Biaya pembuatan Yayasan Akta Notaris sebesar Rp 3.000.000 dengan optimasi. Pendirian Yayasan minimal dikerjakan oleh dua (2) orang Pendiri. Akta Pendirian Yayasan harus telah disetujui oleh Kementerian Kehakiman. ProsedurKepengurusan IUP (Izin Usaha Pertambangan) Untuk Pertambangan Pasir di Kabupaten Sleman Dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, ada perubahan tentang kewenanagan pemberian izin pertambangan. penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :1.Pengurusan IUP untuk kegiatan usaha pertambangan TahapanLengkap Proses Pengajuan Izin Usaha Pertambangan. Jumat, 7 Januari 2022 11:39 Reporter : Dwi Aditya Putra. Aktivitas pertambangan di Kalimantan Selatan. ©2020 Merdeka.com. Presiden Joko Widodo mencabut sebanyak 2.078 Izin Usaha Pertambangan (IUP), baik perusahaan pertambangan mineral maupun perusahaan StandarOperasional Prosedur Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Batuan Jenis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Surat kuasa pengurusan izin. 8. Surat pernyataan kebenaran dokumen. Untuk Koperasi : 1. Surat permohonan; Bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah untuk WIUP batuan dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektar; dan IzinUsaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Mineral Logam dan Batubara . Surat permohonan yang ditandatangani di atas materai oleh Direksi Badan Usaha/Ketua Koperasi/pribadi/pengurus perusahaan; Jika (a) Pemohon Badan Usaha : Daftar susunan Direksi dan komisaris (dan Akta pendirian atau akta perubahan dari notaris yang telah mendapat LINGGA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bahwa pembahasan dokumen UKL-UPL, AMDAL dan penerbitan izin lingkungan kegiatan dan usaha pertambangan mineral dan batubara di wilayah darat adalah kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.. Hal ini ditegaskan Bagus Prasetyawan, Perancang Peraturan AplikasiPerizinan Usaha dan Operasional tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun. Panduan. No: File Panduan: 1: Panduan Pendaftaran dan Pengajuan Permohonan Izin : Captcha. Masukkan kode verifikasi sesuai pada gambar diatas. Sign In. Bagi badan usaha yang belum memiliki Akun OSS-PBBR atau upgrade dari OSS v1.1, silahkan melalui: UntukIUP Operasi Produksi mineral bukan logam dari batuan: 1. surat permohonan; 2. profil badan usaha; 3. akta pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; 4. nomor pokok wajib pajak; 5. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan. DraftRenaksi Masukan LSM Pattiro ICEL 180214 3 IZIN SARANA KESEHATAN Persyaratan. KLINIK. Foto Copy pendirian badan usaha kecuali untuk kepemilikan perorangan. Surat Keterangan Domisili Tempat Usaha; Bukti hak kepemilikan penggunaan lahan atau izin penggunaan bangunan untuk penyelenggaraan milik pribadi atau surat kontrak minimal 5 (lima) tahun bagi yang menyewa bangunan untuk penyelenggaraan fiaft. Ekonomi BuddyKu Rabu, 24 Mei 2023 - 2049 SURABAYA, - Mengurus Izin Usaha Jasa Pertambangan IUJP bukan perkara mudah. Padahal IUJP menjadi persyaratan wajib agar perusahaan tambang bisa beroperasi di Indonesia. Proses pengurusan IUJP memerlukan persyaratan dan dokumen yang cukup rumit dan berbelit-belit. Namun ada cara yang cukup mudah dan gak perlu ribet, bahkan bisa meminimalisir risiko pengurusan IUJP perusahaan pada badan usaha pertambangan. Yakni dengan menggunakan jasa pengurusan IUJP yang profesional. Di Indonesia, ada perusahaan pengurusan jasa dokumen dan perizinan yang telah banyak membantu sejumlah perusahaan tambang. Salah satunya PT Adhikari Kreasi Mandiri AKM. PT AKM dapat membantu pengusaha jasa tambang dalam menghemat waktu dan biaya yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan tersebut. Sampai saat ini sudah lebih dari 15 IUJP berhasil difasilitasi oleh PT Adhikari Kreasi Mandiri dan lebih dari 1000 badan usaha untuk perizinan lainnya, kata Direktur PT Adhikari Kreasi Mandiri Muhamad Fajar Kurnia, Rabu 24/5/2023. Fajar mengatakan, mayoritas perizinan itu diterbitkan di pusat agar perusahaan tambang bisa melakukan kegiatan usaha di seluruh Wilayah Indonesia. Karena, jika IUJP diterbitkan di daerah dalam hal ini gubernur provinsi maka kegiatan usaha hanya dalam provinsi yang bersangkutan saja, ucapnya. Rata-rata klien yang mengalami kendala saat mengurus IUJP berhasil ditangani oleh PT AKM. Fajar menyebut, kendala klien tersebut berupa kurangnya pengetahuan tentang kelengkapan persyaratan dokumen yang perlu dilengkapi serta regulasi yang selalu berkembang seiring berjalannya waktu. Dengan pengalaman selama ini, kami sudah berhasil menangani serta memberi solusi bagi para pelaku usaha agar bisa memperoleh perizinan yang diperlukan, ujarnya. Untuk tahapan dalam mengurus IUJP, klien harus penentuan bidang dan sub bidang yang akan diajukan. Kemudian persiapan tenaga ahli dan peralatan yang diperlukan , serta persiapan dokumen administrasi perusahaan. Setelah dokumen lengkap akan kami verifikasi untuk kemudian kami proses perizinannya, jelas Fajar. Ada tahapan spesifikasi atau kriteria tertentu sebagai pendukung penting IUJP tambang. Hal ini meliputi bidang penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi pertambangan, pengangkutan, lingkungan pertambangan, reklamasi dan pasca tambang, keselamatan pertambangan dan penambangan. Fajar menargetkan PT AKM dapat membantu pelaku usaha dalam melengkapi dokumen perizinan berusaha agar dapat menjalankan operasional bisnis secara aman dan nyaman sehingga tidak perlu khawatir terhadap ancaman-ancaman lain yang kerap menimpa usaha yang tidak memiliki perizinan. PT AKM atau PT. Adhikari Kreasi Mandiri sudah berpengalaman bertahun-tahun memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha untuk menyediakan layanan perizinan dan sertifikasi sesuai kebutuhan para pelaku usaha. Tim dari PT. Adhikari Kreasi Mandiri memiliki kompetensi dan pengetahuan yang optimal tentang proses pengurusan IUJP sehingga dapat membantu pengusaha jasa tambang dalam mempercepat dan mempermudah proses pengurusan IUJP. Selain itu, PT. Adhikari Kreasi Mandiri juga dapat membantu pengusaha jasa tambang dalam memilih jenis IUJP yang sesuai dengan kegiatan usahanya agar dapat meminimalkan biaya yang dikeluarkan. Dengan menggunakan jasa PT. Adhikari Kreasi Mandiri, Anda dapat meminimalisir risiko, menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah, dan memperoleh keuntungan yang lebih besar, tutur Fajar Perlu diketahui, badan usaha pertambangan membutuhkan Izin Usaha Jasa Pertambangan IUJP sebagai sebuah persyaratan wajib agar mereka dapat melakukan kegiatan pertambangan di Indonesia Tata cara pemberian wilayah, perizinan, dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara sendiri telah diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Nomor 11 Tahun 2018. IUJP diperlukan pengusaha jasa pertambangan untuk berbagai kepentingan. IUJP juga menjamin bahwa badan usaha yang melakukan kegiatan pertambangan telah memenuhi persyaratan dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan aspek lingkungan, teknis, dan sosial. IUJP juga berfungsi sebagai alat pengendalian kegiatan pertambangan di Indonesia. Dengan memiliki IUJP, badan usaha akan lebih terpantau oleh pemerintah terkait dengan kegiatan pertambangannya, sehingga dapat meminimalkan potensi kerugian dan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Persyaratan teknis apa saja yang harus dipenuhi oleh perusahaan tambang yang sudah berdiri contoh freeport untuk membangun smelter, dan juga perusahaan baru yang akan membangun smelter?Dear Saudara penanya,Berdasarkan pertanyaan Anda di atas, maka dapat kami uraikan jawabannya dengan memisahkan antara persyaratan bagi perusahaan baru yang akan membangun smelter dengan persyaratan bagi perusahaan tambang yang sudah berdiri. Penjelasannya adalah sebagai berikutA. Perusahaan Baru yang akan membangun smelterDalam hal ini, kami mengasumsikan bahwa perusahaan baru ini adalah perusahaan yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi “IUP OP”, namun perusahaan tersebut ingin membangun smelter karena ingin memiliki usaha di bidang pengolahan dan pemurnian hasil ini dapat membangun smelter dengan terlebih dahulu memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian “IUP OPK Pengolahan dan Pemurnian”. Hal-hal yang harus dilakukan perusahaan tersebut untuk memperoleh IUP OPK Pengolahan dan Pemurnian adalah i Melampirkan surat permohonan pengajuan IUP OPK Pengolahan dan Pemurnian;ii Melengkapi keterangan di dalam formulir pengajuan IUP OPK Pengolahan dan Pemurnian; daniii Melengkapi checklist dokumen permohonan pengajuan IUP OPK Pengolahan dan dokumen yang harus dilampirkan dan izin yang harus dimiliki dalam Permohonan IUP OPK Pengolahan dan Pemurnian Mineral adalah1. Profil Perusahaan dengan mencantumkan a. Akta Pendirian dan Perubahan Perusahaan- Pertambangan dan Perdagangan pengolahan komoditas mineral yang dituju- Susunan Direksi Perusahaan- Pemegang Sahamb. Nomor Pokok Wajib Pajak NPWPc. SIUPd. Surat Keterangan Domisilie. Tanda Daftar Perusahaanf. Pengesahan Akta Pendirian Perusahaan dari yang Berwenang2. Memorandum of understanding “MoU”/Perjanjian Jual Beli Antara Pemohon IUP Operasi Produksi Khusus dengan Pemegang IUP Operasi Produksi yang masih berlaku, dengan dataa. Spesifikasi Bahan Galianb. Volume Tonasec. Jangka Waktu MOU/Perjanjiand. Bermaterai Cukup3. MoU/Perjanjian Jual Beli/Purchase Order Antara Pemohon IUP Operasi Produksi Khusus dengan Pembeli End User yang masih berlaku, dengan dataa. Spesifikasi Bahan Galianb. Volume Tonasec. Tujuan Penjualand. Jangka Waktu MoU/Perjanjian4. Legalitas IUP Produksi SK IUP Operasi Produksi yang telah teregistrasi di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara/Clean and Clear CNC Data Teknis Pemilik Tambang/IUP Operasi Produksi Cadangan/Sumber Daya – Kapasitas Produksi – Surat Persetujuan Amdal atau FS/Studi Kelayakan6. Laporan Finansial Perusahaan Pemegang IUP Operasi Produksia. Bukti Pembayaran Iuran tetap 3 tiga tahun terakhirb. Bukti Pembayaran royalti 3 tiga tahun terakhir7. Perizinan Industri/Perizinan berdirinya pabrik8. Laporan Keuangan Perusahaan 3 Tahun Terakhir9. Laporan RKAB tahun terakhir dilegalisir dari Dinas Pertambangan setempat AMDAL atau UKL dan FS/Studi Kelayakan Pabrik yang dikeluarkan oleh Pejabat Tenaga AhliKetentuan mengenai anggaran dasar bagi perusahaan yang ingin mendapatkan IUP OPK Pengolahan dan PemurnianBerdasarkan Surat Edaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor di dalam Poin D dijelaskan bahwa Badan Usaha yang akan mendapatkan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam akta pendiriannya harus mencantumkan bergerak di bidang usaha pertambangan khususnya di bidang pengolahan dan pemurnian mineral dan/atau batubara serta dapat digabung dengan sektor perindustrian, perdagangan, perhubungan, energi, dan penanaman Perusahaan tambang yang sudah berdiriDalam hal ini, kami mengasumsikan bahwa tambang yang sudah berdiri ini adalah perusahaan yang sudah memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi “IUP OP” dan perusahaan tersebut ingin membangun smelter untuk melakukan pengolahan dan pemurnian terhadap hasil produksi dengan perusahaan yang tidak memiliki IUP OP, maka perusahaan yang sudah memiliki IUP OP tidak perlu mendapatkan IUP OPK Pengolahan dan Pemurnian terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan yang sudah termasuk di dalam cakupan IUP OP. Hal ini didasarkan pada Pasal 34 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan“IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan”Hal ini didukung juga oleh Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan“Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan”Oleh karena itu, perusahaan tersebut tidak perlu lagi mengajukan permohonan untuk mendapatkan IUP OPK pemurnian dan pengolahan. Meskipun demikian, Perusahaan tersebut tetap harus mengurus Perizinan Industri/Perizinan berdirinya Pabrik yang diatur oleh Kementerian Perindustrian dan juga Pemerintah Daerah setempat di daerah smelter direncanakan untuk dibangun. Hal ini dikarenakan Smelter dianggap sebagai sebuah Hal-Hal lain yang perlu diperhatikanDapat kami sampaikan bahwa pada dasarnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral “ESDM” tidak memiliki standar yang resmi dalam proyek pembangungan Smelter. Namun, berdasarkan konfirmasi verbal kami kepada pihak Kementerian ESDM, ada hal-hal tertentu yang menjadi fokus dan kriteria utama dalam menilai kelayakan suatu rencana pembangunan Smelter. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikutI. DanaDana atau nilai investasi adalah fokus utama di dalam pembangunan Smelter. Pembangunan Smelter adalah proyek yang membutuhkan dana yang sangat besar. Berdasarkan beberapa literatur yang kami dapatkan, banyak Smelter yang telah ada di Indonesia memiliki nilai investasi lebih dari Rp1 Pasokan Listrik/Power PlantPasokan listrik ini harus diperhatikan karena Smelter membutuhkan pasokan listrik yang sangat besar. Oleh karena ini biasanya sebagian besar nilai investasi dari proyek smelter akan dialokasikan untuk pembangunan Power Plant untuk memasok kebutuhan listrik dari smelter tersebut. Mengenai penyediaan tenaga listrik ini juga harus memperhatikan ketentuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Ketersediaan Bahan BakuHal ini juga menjadi sangat penting karena jangan sampai ketika Smelter sudah dibangun tetapi bahan baku komoditas yang akan diolah terhenti suplainya sehingga tidak dapat beroperasi dan merugikan pemilik yang dapat kami sampaikan, 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik4. Surat Edaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor Tahun 2011 tentang Klasifikasi Badan Usaha di Bidang Pertambangan dalam Akta Pendirian Badan Usaha BACA IZIN USAHA PERTAMBANGAN – MINERBA BACA SURAT IZIN PENAMBANGAN BATUAN-SIPB BACA IPP IZIN PENGANGKUTAN & PENJUALAN BACA IUP OPK PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMURNIAN ANDA MAU NGURUS IUJP-HUBUNGI SEGERA PT. PANJI 0817567000-0811815456 JENIS-BIDANG-SUBBIDANG-IUJK 8_Persyaratan-Izin-Usaha-Jasa-Pertambangan-1-2 Format-Surat-Permohonan-IUJP-1-2 PT. PANJI ADALAH PIHAK KE 3 TIGA YANG BERGERAK DALAM BIDANG USAHA JASA KONSULTANSI PERIZINAN PERTAMBANGAN MINERBA DAN/ATAU PENGURUSAN PERIZINAN PERTAMBANGAN MINERBA MINERAL DAN BATUBARA DAN/ATAU MENDAMPINGI DAN/ATAU MEWAKILI DAN/ATAU KUASA HUKUM PIHAK PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINERBA UNTUK MENDAPATKAN KEPASTIAN BERUSAHA SEKTOR ESDM. ALAMAT KANTOR JL. ARTERI GALUH MAS, RUKO TERRAZ BLOK IX C No. 10,KARAWANG, JAWA BARAT, INDONESIA, 41361, TELP/FAX 0267 – 408249 TELP/FAX 0267 – 6485262DAN KETIKA ADA HAL YANG INGIN DITANYAKAN DAN/ATAU DIKONSULTASIKAN TERKAIT BIAYA JASA PENGURUSAN PERIZINAN PERTAMBANGAN MINERBA MAUPUN BIAYA-BIAYA PENGADAAN KELENGKAPAN PERSYARATAN, UNTUK LEBIH LANJUT SILAHKAN HUBUNGI PANJI WA/CALL 0817567000/0811815456 DAN KAMI JUGA MELAYANI JASA PEMBUATAN DOKUMEN RENCANA KERJA & ANGGARAN BIAYA RKAB/ERKAB PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINERBA. JASA PENGURUSAN IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN IPPKH PERTAMBANGAN & NON PERTAMBANGAN. JASA PEMBUATAN DOKUMEN RENCANA REKLAMASI RR PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINERAL & BATUBARA. JASA PEMBUATAN DOKUMEN RENCANA PASCA TAMBANG RPT PERUSAHAAN TAMBANG. JASA PEMBUATAN LAPORAN STUDI KELAYAKAN FS FEASIBILITY STUDY PERTAMBANGAN & NON PERTAMBANGAN. JASA PENYUSUNAN DOKUMEN EKSPLORASI JASA LINGKUNGAN PENYUSUNAN DOKUMEN AMDAL & UKL-UPL PERTAMBANGAN & NON PERTAMBANGAN. CATATAN KETIKA DIPERLUKAN HARUS SURVEY KELOKASI TERKAIT IZIN YANG DIMOHON, BIAYA TRANSPORTASI & AKOMODASI MENJADI TANGGUNG JAWAB PEMOHON.

biaya pengurusan izin usaha pertambangan